Pengertian Hukum

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan. Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan. Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: ”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepasatian hukum. Para ahli hukum mengatakan bahwa ’perlindungan hukum’ dengan ’kepastian hukum’ merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak akan dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud para ahli hukum ini adalah penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk dan mayoritas dari penduduk. Dalam masyarakat sendiri, selain hukum tertulis juga mengenal hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peranan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masa sekarang memang sudah sangat merosot. Hukum tidak tertulis tidak lagi merupakan sumber hukum yang penting sejak sistem hukum semakin mendasarkan kepada hukum perundang- undangan. Di samping itu hukum tidak tertulis sifatnya beraneka ragam dan oleh karenanya juga kurang menjamin kepastian hukum. Harta kekayaan merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena yang ada di masyarakat, oleh karena itu tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian. Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modem yang dalam kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta godaan hidup mewah di satu pihak dan di lain pihak tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum, norma agama dan norma susila. (Arief, 2010: 287)